Gara-gara pendistribusian buku kurikulum 2013 telat, buku sekolah elektronik diminta untuk dicetak sebagai solusi atas keterlambatan distribusi buku. Pihak sekolah pun melakukan penggandaan secara mandiri, yang sayangnya beberapa sekolahan membebankan biaya cetaknya kepada siswa, bukannya menggunakan dana BOS.
"Menurut pengalaman anak saya, siswa mencetak sendiri soft-file bersama kelompoknya masing-masing, sehingga bukan sekolah yang mencetaknya," tutur Aprilianto selaku sekretaris Dindipora yang 365CeritaRakyatIndonesia kutip dari Radarpekalonganonline (5/11).
Ia juga mengungkapkan, dari rapat terakhir dengan LPPK pusat, keterlambatan pendistribusian buku kurikulum 2013 masih akan terus berlangsung sampai ke semester dua. “Khusus Kota Pekalongan, kami telah berkomunikasi dengan perusahaan rekanan tentang pendistribusian buku semester dua. Jawabannya, tidak jauh beda dengan pusat. Mereka tidak berani memberikan jaminan kepastian soal itu," imbuhnya.
Sementara itu, Dindikpora telah mengirimkan surat pemberitahuan ke pusat bahwa perusahaan rekanan penerbitan di Kota Pekalongan cuma sanggu sediakan 50% buku dari total pesanan. Secara otomatis, hal ini akan berimbas pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran. "Ke depan, saya berharap Menteri Pendidikan yang baru (Anies Baswedan, red.) bisa mengatasi problematika yang muncul akibat kurikulum 2013 secara cepat," tandasnya.
"Menurut pengalaman anak saya, siswa mencetak sendiri soft-file bersama kelompoknya masing-masing, sehingga bukan sekolah yang mencetaknya," tutur Aprilianto selaku sekretaris Dindipora yang 365CeritaRakyatIndonesia kutip dari Radarpekalonganonline (5/11).
 |
| Ilustrasi by malili-tekno-software |
Ia juga mengungkapkan, dari rapat terakhir dengan LPPK pusat, keterlambatan pendistribusian buku kurikulum 2013 masih akan terus berlangsung sampai ke semester dua. “Khusus Kota Pekalongan, kami telah berkomunikasi dengan perusahaan rekanan tentang pendistribusian buku semester dua. Jawabannya, tidak jauh beda dengan pusat. Mereka tidak berani memberikan jaminan kepastian soal itu," imbuhnya.
Sementara itu, Dindikpora telah mengirimkan surat pemberitahuan ke pusat bahwa perusahaan rekanan penerbitan di Kota Pekalongan cuma sanggu sediakan 50% buku dari total pesanan. Secara otomatis, hal ini akan berimbas pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran. "Ke depan, saya berharap Menteri Pendidikan yang baru (Anies Baswedan, red.) bisa mengatasi problematika yang muncul akibat kurikulum 2013 secara cepat," tandasnya.
Tag :
Berita Pendidikan
0 Komentar untuk "Kasihan, Pencetakan Buku Sekolah Elektronik Dibebankan Siswa "